UU Guru dan Dosen Dibawa ke MK

JAKARTA-Pasal dalam undang-undang pendidikan yang membuka ruang bagi sarjana non kependidikan menjadi guru, dinilai menimbulkan diskriminasi. Terutama bagi para sarjana berlatarbelakang pendidikan.

Inilah yang menjadi alasan utama, mengapa tujuh mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi berlatar pendidikan berbeda, mengajukan permohonan pengujian Pasal 9 Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005, tentang guru dan dosen. Ketujuh pemohon tersebut masing-masing Aris Winarto, Achmad Hawanto, Heryono, Mulyadi, Angga Damayanto, M Khoirur Rosyid dan Siswanto.

“Kami mengajukan permohonan uji materi, karena hal ini telah menimbulkan diskriminasi pada sarjana yang berlatar belakang kependidikan," ungkap kuasa hukum pemohon, Muhammad Sholeh, dalam sidang perdana yang digelar di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Jumat (5/10).

Dalam pasal 9 UU tersebut menyebutkan, bahwa kualifikasi akademik sebagaimana dimaksud dalam pasal 8, diperoleh melalui pendidikan sarjana atau program diploma empat. Menurut Sholeh, kliennya melihat bahawa pasal ini mengandung multitafsir. “Karena tidak ada kejelasan harus sarjana pendidikan, sehingga memunculkan tafsir yang membolehkan sarjana non kependidikan menjadi guru.”

Oleh sebab dalam permohonan uji materi ini, pemohon ungkap Sholeh kemudian, meminta agar MK memberi tafsir atas pasal yang dimaksud. Dengan menyatakan, calon guru harus memiliki latar belakang sarjana kependidikan.

 Menanggapi uraian pemohon, anggota Majelis Hakim Konstitusi, Ahmad Fadlil melihat, permohonan para pemohon lebih kepada tindakan ketidakadilan konkrit. “Sepertinya uraian yang disampaikan merupakan tindakan ketidakadilan konkrit, bukan ketidakadilan dalam bentuk normatif. Paparan ketidakadilan normatif malah tidak dijelaskan. Seharusnya, permohonan ini mengangkat permasalahan pada arah normatif saja, bukan pada arah konkrit," ungkapnya.(gir/jpnn)

 

Sumber: JPNN

Hidupkan Kembali Pelajaran PMP

JAKARTA - Diperlukan upaya yang signifikan melalui pendidikan sejak dini untuk menyelamatkan Pancasila. Untuk itu salah satu cara adalah menghidupkan kembali Pendidikan Moral Pancasila (PMP) di sekolah.

Ketua Dewan Pembina Pemuda Demokrat Indonesia 1947, Edwin Henawan Soekowati mengatakan, pengkhiatan terhadap nilai-nilai Pancasila, hingga saat ini terus berlangsung. Bahkan di era pasca Orde Baru ini, pernghianatan Pancasila, kecenderungannya semakin masif. Hal itu, dibuktikan dengan semakin rusaknya moral bangsa yang tidak memperdulikan lagi arti penting Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

"Untuk mengantisipasi semakin buruknya moralitas bangsa dalam upaya penyelamatan Pancasila, maka diperlukan upaya yang signifikan melalui pendidikan sejak dini. Misalnya, dihidupkannya kembali PMP," bebernya.

Menurut dia, hancurnya nilai-nilai Pancasila saat ini, lebih dikarenakan bobroknya moral para pejabat penyelenggara negara. "Kondisi seperti ini, sudah sangat mengkhawatirkan, sehingga sangat berpengaruh terhadap kondisi negara yang berujung pada ketidakadilan. Yang dirugikan, adalah rakyat jelata, baik secara ekonomi, pendidikan, maupun hukum," ujar Edwin.

Dia mengatakan, pengkhianatan Pancasila itu, tidak saja terhadap Sila Kedua, yakni "Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, dan Sila Kelima "Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia", tetapi sudah mencakup seluruh sila yang ada.

"Sila Pertama, juga sudah dikhianati, dimana seluruh elemen masyarakat, baik di tingkat elit, maupun di tingkat akar rumput, tampak sudah menjadi bagian dari pengkhianatan itu. Seperti soal lunturnya sikap toleransi beragama dengan munculnya konflik antar agama yang belakangan marak terjadi," katanya.

Menurut dia, Pemilu Presiden 2014 mendatang, menjadi momen yang tepat untuk memilih pemimpin yang memiliki ideologi Pancasila. Presiden mendatang, menjadi tolok ukur keberhasilan pemerintahan dengan berlandaskan Pancasila, sebagaimana yang diamanatkan para founding father. (yay)

Sumber: JPNN

Kurikulum Baru, Hanya 7 Mata Pelajaran untuk SD

 

 JAKARTA, KOMPAS.com — Direktur Jenderal Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Dirjen Pendidikan Dasar Kemdikbud) Suyanto menyampaikan rencananya untuk menyederhanakan jumlah mata pelajaran di tingkat sekolah dasar (SD). Dari rata-rata SD saat ini yang memiliki 11 mata pelajaran, tahun depan akan disederhanakan menjadi sekitar tujuh mata pelajaran.

"Disederhanakan menjadi tujuh pelajaran dan supaya pola pikirnya sesuai usia anak-anak," kata Suyanto saat ditemui di gedung Kemdikbud, Jakarta, Senin (1/10/2012).

Dia menegaskan, jumlah mata pelajaran di SD akan disederhanakan, tetapi muatannya lebih mendalam, khususnya dengan materi yang dapat mengembangkan sikap peserta didik. Hal tersebut berbeda dengan kondisi kurikulum saat ini yang memiliki cakupan terlalu luas, tetapi dengan materi yang tidak dalam.

"Nanti akan sederhana, tetapi dalam. Kalau sekarang cakupannya luas, tetapi dangkal," ujar Suyanto.

Peleburan mata pelajaran seperti IPA dan IPS, lanjutnya, masih dalam diskusi panjang. Pasalnya, perdebatan perlu atau tidaknya pemisahan kedua mata pelajaran ini masih mengemuka.

"IPA dan IPS mungkin namanya akan menjadi pengetahuan umum, tapi belum final dan masih digodok. Yang jelas IPA dan IPS sangat jadi perhatian. Mungkin general dulu, makin naik makin mengerucut," ungkapnya.

Ditemui di lokasi yang sama, Direktur Pembinaan SD Ditjen Dikdas Kemdikbud Ibrahim Bafadal menyampaikan hal senada. Menurutnya, kemungkinan jumlah mata pelajaran di SD disederhanakan sangatlah besar. Akan tetapi, semuanya harus condong pada materi yang dapat mengembangkan sikap peserta didiknya.

"Bisa disederhanakan jumlahnya. Yang sudah tidak bisa ditawar itu Pendidikan Agama, PPKN, Bahasa Indonesia, dan Matematika," pungkasnya.

Evaluasi dan perombakan kurikulum pendidikan nasional terus mengemuka. Meski belum final, beberapa wacana sudah dilontarkan oleh Kemdikbud. Nantinya, peserta didik di SD akan diprioritaskan memperoleh mata pelajaran yang dapat membentuk sikap, sementara siswa SMP diarahkan pada keterampilan, dan peserta didik di SMA dipenuhi dengan mata pelajaran yang mampu membangun pengetahuan.

Kurikulum baru ini akan mulai disosialisasikan dan diuji publik sebelum Februari 2013, dan mulai berlaku pada tahun ajaran 2013-2014.

Sumber: edukasi.kompas.com

Pelatihan Guru Harus Bervariasi dan Sentuh Pendidikan Karakter

Jakarta --- Meningkatkan kualitas pembelajaran memerlukan perubahan, dan perubahan memerlukan pembiasaan. Pembiasaan tersebut bisa dimulai dari proses pendidikan atau pelatihan guru. Karena itu diperlukan proses pelatihan yang dapat “memaksa” guru secara bawah sadar untuk melakukan kegiatan-kegiatan pembelajaran yang inovatif menuju ke pembelajaran yang bermakna. Prinsip pelatihan guru yang baik di antaranya adalah fokus pada praktik, dan tujuan pelatihan yang jelas (apa yang ingin dicapai berdasarkan kebutuhan yang teridentifikasi).

Demikian yang terungkap di hari ke-3 Seminar Nasional bertema “Cakrawala Pembelajaran Berkualitas di Indonesia”, yang berlangsung di Hotel Menara Peninsula, Jakarta. Seminar yang diikuti peserta dari berbagai institusi pendidikan dan berbagai wilayah di tanah air ini mengupas berbagai subtema untuk melakukan inovasi did alma proses pembelajaran.

Abdur Rahman As’ari, salah satu pembicara utama dalam seminar tersebut mengatakan, selain fokus pada praktik dan memiliki tujuan yang jelas, pelatihan guru juga harus bisa mendorong analisis krisis (dengan berkaca dan praktik), serta memiliki dukungan dan pemahaman para manajer (kepala sekolah, pengawas, komite sekolah). Salah satunya hal yang diharapkan bisa tercapai dalam pelatihan adalah meningkatnya kemampuan guru untuk merancang tugas yang variatif dan menantang untuk peserta didik.

“Seorang guru harus bisa memberi tugas yang menantang dan usefull bagi siswanya. Kalau hanya berupa tugas rutin, siswa bisa boring. Jika tugas bisa disesuaikan dengan minat anak, ketertarikannya, apa yang dicita-citakannya, anak akan tekun. Kemampuan guru untuk memberikan assignment yang bervariasi  itu lah yang diperlukan,” ujar dosen yang juga menjadi konsultan USAID itu, saat diwawancarai usai presentasi makalahnya, (27/9).

As’ari juga mengatakan, jika tugas yang diberikan guru terlalu mudah, dan anak-anak tidak perlu mengerahkan tenaga dan pikiran untuk mengerjakannya, mereka akan memiliki waktu yang lebih longgar. “Sehingga dengan sendirinya, sekali kena gesekan dari luar, bisa menimbulkan rasa lebih bangga, muncul keinginan eksistensi diri dan aktualisasi,” katanya mengomentari kasus tawuran pelajar yang terjadi pada minggu ini.

Ia mengakui, masalah tawuran sebagai bagian dari masalah pendidikan karakter bukan hal yang sederhana. “Di dalam proses pembelajaran sebenarnya bisa sekalian membangun karakter,” jelasnya. Karena itu, As’ari mengatakan, pelatihan-pelatihan untuk guru diharapkan tidak hanya sebatas membuat kurikulum atau RPP (Rancangan Peraturan Pemerintah), tetapi juga bisa melatih kepekaan seorang guru dalam proses pembelajaran untuk melihat karakter apa yang bisa dikembangkan dari siswanya secara positif. Menurutnya, pelatihan tersebut bisa diselenggarakan oleh pemerintah (Kemdikbud), maupun pihak swasta melalui kegiatan CSR (Corporate Social Responsibility). (DM)

Sumber: http://www.kemdiknas.go.id

Anggaran Pendidikan Dasar Turun

 
JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi X DPR menyayangkan rencana alokasi anggaran untuk pendidikan dasar yang turun dari Rp 17,7 triliun menjadi Rp 11,4 triliun. DPR mempertanyakan hal ini karena wajib belajar sembilan tahun belum tuntas dan masih ada 158 kabupaten/kota yang angka partisipasi murni sekolah dasarnya di bawah 95 persen.

Hal itu mengemuka dalam rapat kerja Komisi X DPR dengan jajaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) yang dipimpin Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mohammad Nuh, Senin (10/9), di Jakarta.

”Wajib belajar sembilan tahun belum selesai, tapi kok rencana alokasi anggaran untuk pendidikan dasar turun?” tanya anggota Komisi X, Rinto Subekti.

Menanggapi desakan itu, pemerintah tetap akan melanjutkan program-program percepatan penuntasan wajib belajar sembilan tahun.

Untuk mempercepat penuntasan wajib belajar sembilan tahun, lanjut Nuh, pemerintah akan melanjutkan pemberian bantuan bagi siswa miskin.

Anggota Komisi X, Reni Marlinawati, mengingatkan, pendidikan menengah universal hanya akan berhasil jika partisipasi siswa di jenjang pendidikan dasar sudah mencapai 100 persen. Untuk itu, akan lebih bijaksana apabila pemerintah fokus menyelesaikan wajib belajar sembilan tahun sebelum menggenjot partisipasi pendidikan menengah.

Dalam rapat kerja itu juga dibahas perencanaan alokasi anggaran fungsi pendidikan di Kemdikbud hasil pembahasan Komite Pendidikan dengan nilai Rp 70,4 triliun. Sebelumnya, dalam nota keuangan yang dibacakan Presiden, anggaran fungsi pendidikan yang dikelola Kemdikbud sebesar Rp 66 triliun.

edukasi.kompas.com

Kualitas Guru SD Kalah Dari Guru TK

 
MATARAM, KOMPAS.com - Kompetensi guru-guru di jenjang Sekolah Dasar memprihatinkan, kalah dibandingkan guru-guru Taman Kanak-kanak. Rendahnya kompetensi guru yang mempengaruhi kualitas layanan pendidikan siswa SD ini umumnya terjadi di kalangan guru kelas rendah atau kelas 1-3.
Dari hasil uji kompetensi awal (UKA) untuk guru seleksi guru yang boleh ikut kuota sertifikasi guru tahun 2012 secara nasional, kompetensi guru SD terendah. Kompetensi guru SD rata-rata 36,85, sedangkan guru TK rata-ratanya 58,87.
Pada guru SD bersertifikat, hasil uji kompetensi guru (UKG) juga tetap terendah. Komptensi pedagogi guru SD rata-rata 42,10, sedangkan guru TK rata-rata 44,31. Adapun kompetensi profesional guru SD rata-rata 41,26, sedangkan guru TK rata-rata 45,77.
"Peningkatan kompetensi guru-guru SD perlu perhatian serius. Para guru lemah dalam penguasaan konsep dasar dan menerapkan metodologi pembelajaran yang membuat siswa bergairah belajar. Sebagian besar terjadi untuk guru-guru kelas rendah, yang memang usianya sudah 40 tahun ke atas," kata Musmuliadi, pelaksana pendidikan dan pelatihan (Diklat) Pasca-UKA di Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Nusa Tenggara Barat di Mataram, Kamis (6/9/2012).
Diklat Pasca-UKA diikuti oleh guru-guru yang skornya di bawah 30 pada pelaksanaan ujian untuk menentukan guru yang layak ikut kuota sertifikasi tahun ini yang diikuti 32.000 guru. Sebagian besar ketidaklulusan dialami guru-guru SD.
Uji kompetensi guru yang diadakan pemerintah sebenarnya untuk menguji kompetensi minimal dalam penguasaan materi yang diajarkan di jenjang SD yakni Matematika, Ilmu Pengetahuan Alam, Ilmu Pegetahuan Sosial, Pendidikan Kewarganegaraan, dan Bahasa Indonesia. Ada juga soal penguasaan materi kebijakan pengembangan profesi, pendidikan karakter bangsa, dan hakikat pendidikan di SD.
Musmuliadi mengatakan para guru SD ini memang minim diklat rutin untuk menyegarkan pengetahuan mereka. Para guru juga terlihat tidak memiliki sikap profesional untuk mengembangkan diri sendiri karena minimnya motivasi dan inspirasi dari penanggung jawab pendidikan.
"Pada ujian kompetensi guru yang dilaksanakan pemerintah, materinya juga mencakup kelas tinggi. Pada kenyataan di lapangan, banyak guru kelas rendah yang umumnya berusia lebih tua tetap mengajar di kelas rendah selama belasan hingga puluhan tahun. Adapun guru yang lebih muda umumnya senang mengajar di kelas atas karena mengajar di kelas bawah dianggap sulit," ujar Musmuliadi. 

http://edukasi.kompas.com

Pendidikan Ciptakan Budaya Angka

Jalaludin Rakhmat pakar ilmu komunikasi, cendekiawan Islam

 JAKARTA, KOMPAS.com — Kebijakan operasional pendidikan saat ini terlalu mendewakan angka atau memakai solusi kuantitatif untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Akibatnya, telah terjadi dehumanisasi dan sekolah-sekolah hanya membentuk robot.
Hal itu mengemuka dalam diskusi mengenai konstitusi dan negara kesejahteraan bertema "Pendidikan yang Memerdekakan" yang diselenggarakan harian Kompas bersama Lingkar Muda Indonesia, Rabu (5/9/2012), di Jakarta.
"Tuhan kita sekarang angka sehingga perhatiannya terpusat ke kuantitatif. Semua capaian dilihat dari angka. Semua jadi hanya mengejar angka. Anak-anak menjadi instrumentatif. Ini budaya kuantifikasi," kata Jalaluddin Rakhmat.
Fenomena mendewakan angka ini mulai terlihat dari kebijakan pemerintah antara lain dalam penetapan akreditasi sekolah dan perolehan nilai atau prestasi siswa. Karena budaya kuantifikasi itu, lalu muncul suasana kompetitif dan justru membentuk individu yang akan berusaha memperoleh nilai baik dengan cara apa pun.
Kondisi ini tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga terjadi di Amerika Serikat. Bahkan, sistem pendidikan yang mengutamakan angka atau kuantitatif mulai menuai kritik dan protes masyarakat AS.
"Semua diukur dengan angka dan bukan lagi pendidikan yang memerdekakan," kata Jalaluddin.
Ujian nasional merupakan salah satu contoh budaya kuantifikasi. Ini terlihat dari kebijakan penyelenggaraan ujian nasional (UN). Kemampuan siswa hanya dinilai dari angka perolehan hasil UN dan nilai rapor serta tidak dilihat secara keseluruhan. Siswa dengan nilai UN yang lebih tinggi lantas memiliki peluang lebih besar untuk diterima di sekolah yang dinilai bermutu.
"Tidak adil menilai kualitas sekolah semata-mata dari nilai rata-rata UN lulusannya karena inputnya berbeda-beda di setiap sekolah. Kualitas pendidikan yang berbeda tidak bisa diuji dengan ujian nasional," kata Elin Driana, pemerhati pendidikan dari Education Forum.
Karena terlalu fokus pada angka, Elin menilai siswa Indonesia tidak siap menghadapi tantangan dunia saat ini dan masa depan. Ini terlihat dari hasil The Programme for International Student Assessment (PISA) yang diselenggarakan Organisasi Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (OECD) yang menunjukkan kemampuan siswa Indonesia di bidang matematika, membaca, dan sains yang rendah yakni di urutan ke-54 (kemampuan membaca) dan urutan ke-59 (sains dan matematika) dari 65 negara yang dinilai.
PISA merupakan penilaian terhadap anak-anak berusia 15 tahun dalam mengaplikasikan pengetahuan dan kemampuan di bidang matematika, membaca, dan sains untuk menyelesaikan persoalan sehari-hari dan mempersiapkan diri menghadapi tantangan abad ke-21.
"Pembelajaran di sekolah hanya fokus pada kemampuan berpikir rutin, bukan melatih kemampuan siswa menyelesaikan masalah sehingga siswa tidak kreatif," kata Elin.
Ruang kelas
Untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas pendidikan, pemerhati pendidikan Soedijarto menilai tidak perlu mengubah kurikulum terlebih dahulu. Ia justru menilai ada yang salah di ruang kelas. Arah pendidikan nasional yang diterjemahkan ke dalam kurikulum secara konsep sudah bagus. Hanya saja tidak dipraktikkan.
"Seharusnya anak-anak belajar menyelesaikan persoalan. Ruang kelas jarang mengajarkan cara hidup bersama dalam keberagaman. Yang salah itu ruang kelas kita, bukan kurikulumnya," kata Soedijarto.
Untuk memerdekakan pendidikan, Jalaluddin menyarankan agar memasukkan pendidikan karakter dalam kurikulum.
Karakter yang dibutuhkan siswa sebagai bekal menghadapi berbagai tantangan di masa depan adalah empati, kerja sama, keterbukaan dan pikiran kritis, serta semangat penemuan yang tiada henti. 

http://edukasi.kompas.com

Siswa Berprestasi Tak Terpantau

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mohammad Nuh berbicara dengan Dani Maitimu, peserta Olimpiade Sains Nasional (OSN) 2012 asal Ambon, pada pembukaan OSN 2012 di Padepokan Pencak Silat, Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta, Senin (3/9). OSN 2012 diikuti 3.102 siswa pilihan dari tiap provinsi, mulai tingkat SD hingga SMA/SMK. Juara OSN akan menjadi wakil Indonesia pada olimpiade sains internasional.

JAKARTA, KOMPAS.com — Olimpiade Sains Nasional yang diikuti siswa SD, SMP, dan SMA sudah berlangsung sejak tahun 2002. Meski demikian, perkembangan pendidikan dan jenjang karier siswa berprestasi yang meraih juara OSN tidak terpantau.

”Kami akan buat sistem untuk track mereka berada di mana sehingga bisa diberi perlakuan khusus untuk pendidikannya,” kata Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mohammad Nuh seusai membuka ajang tahunan Olimpiade Sains Nasional (OSN) XI/2012, Senin (3/9/2012), di Jakarta.

Pemantauan, kata Nuh, masih ditujukan bagi pemenang olimpiade internasional. Semestinya pemenang olimpiade internasional difasilitasi akses pendidikannya mulai perguruan tinggi negeri hingga jenjang doktor.

”Selama ini sering belum klop karena siswa maunya masuk jurusan A, tetapi kompetensinya di jurusan B,” kata Nuh.

Direktur Jenderal Pendidikan Menengah Kemdikbud Hamid Muhammad menambahkan, OSN akan terus dilanjutkan, tetapi dievaluasi, terutama untuk menambah siswa yang meraih juara olimpiade internasional. ”Selama ini prestasi Indonesia stagnan,” ujarnya.

Tahun ini OSN diikuti 3.102 peserta tingkat SD, SMP, dan SMA/SMK. Bidang ilmu yang dilombakan meliputi Matematika, Ilmu Pengetahuan Alam, Fisika, Astronomi, Komputer, Biologi, Ekonomi, dan Kebumian. Selain itu, dilombakan pula bidang terapan untuk siswa SMK.

http://edukasi.kompas.com

Efek Negatif Televisi, Menjauh Saat Anda Mendekat

 JAKARTA, KOMPAS.com - Hampir mustahil memisahkan anak dari televisi hanya demi menghindarkan mereka dari efek negatifnya. Kehadiran televisi di lingkungan anak-anak sudah tidak dapat dihindarkan lagi. Bahkan, ketika Anda membatasi, anak tetap memiliki kesempatan untuk mengakses televisi

Namun, Dosen Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Indonesia (FISIP UI), Nina Mutmainnah Armando, kembali menegaskan bahwa efek negatif televisi bisa dijauhkan hanya dengan kehadiran orangtua bersama anak-anak. Dengan demikian, orangtua tidak sekadar memagari anak dari televisi dengan membabi buta tetapi menjembatani mereka secara aktif melalui pendampingan.

"Pendekatannya adalah mendampingi aktif. Menjadi aktif itu dengan adanya penunjukkan mana yang baik, dan mana yang buruk. Informasi mengenai itu, menjadikan anak-anak untuk tidak menerima secara bulat-bulat, kita yang mendorong anak-anak untuk sadar, kemudian kritis," ungkapnya dalam workshop Literasi Media bertajuk "Menciptakan Masyarakat Melek Media", Kamis (30/8/2012) di gedung IASTH lantai 6 Pascasarjana Ilkom UI, Salemba, Jakarta.

Anak-anak, lanjutnya, termasuk golongan omnivision. Mereka menonton segala acara.

Televisi memiliki manfaat positif seperti mendekatkan hubungan keluarga, memberikan perasaan santai, merangsang percakapan antar keluarga, menjadi hiburan sehat, sumber informasi, memperluas cakrawala pandangan dan berpikir seorang anak. Namun, kini, anak-anak pun berpotensi besar terimbas efek negatifnya, bahkan sejak bayi. Pasalnya, televisi disebutkan memiliki daya tarik yang luar biasa bagi seorang bayi sekali pun.

Oleh karena itu, orangtua harus menciptakan imunitas anak-anak terhadap dampak negatif televisi sehingga nantinya bijak merespon setiap hal yang disaksikan dari televisi.

"Seringkali si anak menonton acara dengan tidak ada seleksi, di rumah juga tidak ada aturan atau pembatasan untuk menonton. Dampaknya, anak menjadi konsumtif, hedonis, menempatkan tv sebagai pelarian, menghambat kreativitas, agresif, dan tidak realistis, sulit berkonsentrasi, malas membaca, menunda waktu, dan masih banyak lagi," tambah Nina.

Pendampingan saat anak menonton menjadi langkah imunisasi yang mujarab untuk melindungi anak. Selain itu, lanjutnya, orangtua juga harus mengetahui klasifikasi program siaran televisi, mulai dari kategori SU (2+ atau cocok untuk semua umur), P (2-6 tahun), A (7-12 tahun), R (13-17 tahun), dan D (18+). Program siaran televisi saat ini sudah diwajibkan mencantumkan klasifikasi ini di layar televisi.

http://edukasi.kompas.com

Olimpiade Sains Nasional, Mengapa Perlu?

 
JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Mohammad Nuh menyampaikan alasan kementerian tetap menggelar dan memperkuat penyelenggaraan Olimpiade Sains Nasional (OSN). Apa alasannya?

"Alasan penting kenapa selalu diadakan dan ditingkatkan dari tahun ke tahun adalah untuk menciptakan atmosfir, membangun budaya dan tradisi yang berbasis ilmu pengetahuan," kata Nuh saat membuka OSN XI di Padepokan Pencak Silat Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta, Senin (3/9/2012).

Melalui OSN, Nuh berharap, kecintaan pada ilmu pengetahuan dapat tertanam dalam jiwa seluruh siswa dan peserta. Menurutnya, kecintaan pada ilmu pengetahuan sangat penting karena menjadi modal utama dalam pembangunan sebuah bangsa.

Bahkan, lanjutnya, amanah itu tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) 45 yang secara eksplisit tercantum pada frase "mencerdaskan kehidupan bangsa". Nuh mengatakan, itu hanya bisa diraih jika ilmu pengetahuan melekat di setiap unsur kehidupan masyarakat Indonesia.

"Yakinlah, jika ilmu pengetahuan tak dikuasai, jangan harap bangsa ini bisa cerdas. Inilah aspek strategis mengapa OSN kita pertahankan dan terus kita tingkatkan," tegasnya.

Tahun ini, OSN sudah digelar untuk kesebelas kalinya. OSN XI tahun 2012 diikuti oleh sekitar 3.000 peserta yang berasal dari siswa jenjang SD, SMP, SMA, PKLK, dan guru. Dipusatkan di TMII, penyelenggaraan lomba juga digelar di daerah lain, seperti DI Yogyakarta, Bali, dan Pontianak.

Bidang yang dilombakan juga sangat bervariasi, yakni mata pelajaran Matematika, Fisika, Kimia, Biologi, Astronomi, Ilmu Kebumian, Komputer (IT), IPS Terpadu, Ekonomi, dan Manajemen.

Khusus untuk jenjang SMK, diselenggarakan Lomba Debat Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Bahasa Jerman, Bahasa Jepang, dan Bahasa Mandarin yang akan diikuiti sekitar 165 kontestan siswa SMK terbaik dari seluruh Indonesia. Sementara itu, sekitar 264 siswa berkebutuhan khusus untuk jenjang pendidikan dasar dari 33 provinsi di Indonesia juga mengikuti OSN XI yang digelar di Sanur, Bali, 2-5 September 2012.

http://edukasi.kompas.com

Olimpiade Sains Nasional Ajang Kompetisi Siswa dan Guru

Jakarta -- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan secara konsisten setiap tahun sejak 2002 menyelenggarakan Olimpiade Sains Nasional (OSN). OSN  diselenggarakan sebagai salah satu bentuk sarana aktualisasi para siswa SD, SMP, SMA, SMK, Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus (PKLK) Pendidikan Dasar, PKLK Pendidikan Menengah, dan guru SMP dan SMA dalam menampilkan hasil belajar-mengajar di kelas. Tahun ini pun Kemdikbud kembali menyelenggarakan OSN, yaitu OSN XI. Tema OSN XI yaitu “Membentuk Generasi Emas yang Inovatif, Berbudaya, dan Berdaya Saing”.

OSN XI akan digelar mulai tanggal 2-7 September 2012 di Jakarta. Ajang kompetisi nasional ini akan diikuti sekitar 3000 peserta dari seluruh Indonesia, yang berlomba di bidang mata pelajaran Matematika, Fisika, Kimia, Biologi, Astronomi, Ilmu Kebumian, Komputer (IT), IPS Terpadu, Ekonomi dan Manajemen. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mohammad Nuh akan membuka perhelatan OSN XI pada Senin, 3 September 2012 di Padepokan Pencak Silat, Taman Mini Indonesia Indah (TMII).

Selain kegiatan pokok OSN, diselenggarakan juga sejumlah kegiatan pendukung, di antaranya Seminar Nasional Guru dan Wisata Edukasi. Di samping itu, untuk jenjang SMK diselenggarakan Lomba Debat Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Bahasa Jerman, Bahasa Jepang, dan Bahasa Mandarin, yang diikuti sekitar 165 peserta.

Kegiatan OSN untuk jenjang SMP telah dilaksanakan pada 28 Juni s.d. 4 Juli 2012 di Pontianak, Kalimantan Barat. Sedangkan OSN untuk PKLK Dikdas diselenggarakan di Bali pada tanggal 2-6 September 2012. Sementara untuk Olimpiade Sains Terapan (OSTN) SMK akan diselenggarakan pada bulan Oktober di Yogyakarta.

OSN bertujuan untuk menumbuhkembangkan semangat berkompetisi dan tradisi berprestasi baik di tingkat nasional maupun level internasional. Kegiatan OSN kini juga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari upaya mendorong akselerasi kebangkitan bangsa dalam menyiapkan generasi emas 100 tahun Indonesia merdeka. (***)

http://kemdikbud.go.id/kemdikbud/berita/609

Matematika Bukan Satu-satunya Parameter Kecerdasan

JAKARTA, KOMPAS.com - Kecerdasan anak tak bisa disamaratakan. Pada dasarnya, anak-anak memiliki kecerdasan yang unik sebagai cerminan dari minat dan bakatnya.

Pemerhati pendidikan anak Seto Mulyadi mengatakan, seringkali orangtua mengukur kecerdasan anak melalui mata pelajaran tertentu, misalnya anak yang kuat di mata pelajaran matematika dianggap cerdas, dan sebaliknya, stigma kurang cerdas kerap disematkan pada anak-anak yang rendah nilai matematikanya.

"Seolah-olah cerdas matematika di atas segalanya, padahal anak-anak memiliki kecerdasan di sisi lain. Sebagai musisi, pelukis, orator, atau apapun yang menjadi minat dan bakatnya," kata pria yang akrab disapa Kak Seto dalam sebuah seminar bertajuk "Menyikapi Kekerasan Pada Anak Usia Dini" yang digelar Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ), di Ciputat, Jakarta Selatan, Sabtu (1/9/2012).

Cara belajar setiap anak, kata dia, juga berbeda-beda. Hal itu dipengaruhi oleh kemampuan setiap anak menyerap materi ajar yang disampaikan. Beberapa anak bisa belajar dengan "anteng", sedangkan lainnya bukan tak mungkin memerlukan suasana yang berbeda.

"Ada juga yang karena bergerak anak itu menjadi cerdas. Itulah kenapa banyak lahir sekolah alam," ujarnya.

Kak Seto menegaskan, memaksa anak untuk menguasai satu mata pelajaran atau bidang tertentu merupakan bentuk lain dalam kekerasan kepada anak. Sayangnya, masih banyak guru atau orangtua yang tidak menyadari hal tersebut.

"Memaksa anak yang cerdas bernyanyi untuk cerdas Matematika adalah kekerasan yang tidak kita sadari. Semua anak pada dasarnya cerdas. Menjadi sayang saat tak dihargai dan tak akan bisa cemerlang," tandasnya.

http://edukasi.kompas.com

Presiden : Pemerintah Naikkan Tunjangan Para Peneliti

Bandung --  Puncak peringatan Hari Kebangkitan Teknologi Nasional (Hakteknas) ke–17  diselenggarakan di  Gedung  Merdeka, Bandung, Jawa Barat. Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudoyono dan Ibu Negara Ani Yudoyono  hadir bersama  menteri-menteri Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II  dan  masyarakat peneliti.  Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mohammad Nuh juga turut hadir pada peringatan Hakteknas  tersebut. Selain itu hadir juga Menpora Andi A Mallarangeng, Menteri Perhubungan EE Mangindaan, Kapolri Jenderal Timur Pradopo, dan Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono.

Peringatan Hari Kebangkitan Teknologi Nasional (Hakteknas) ke-17 ini diselenggarakan dalam rangka mewujudkan visi untuk menanamkan kesadaran masyarakat tentang  nilai-nilai strategis  serta  pentingnya peranan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) dalam membangun peradaban dan kesejahteraan bangsa. Tema peringatan Hakteknas yang diangkat dalam peringatan tahun ini adalah “Inovasi untuk Kemandirian Bangsa” dengan tujuan  agar penelitian dan pengembangan iptek lebih bertumpu pada kebutuhan riil masyarakat, mencari solusi dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat dan mendorong pemenuhan kebutuhan riset yang lebih aplikatif.
Dalam sambutannya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memberikan kabar gembira kepada para  peneliti dengan mengatakan bahwa peraturan presiden (perpres) yang mengatur tentang kenaikan tunjangan peneliti telah rampung  sehingga para peneiliti bisa mendapatkan kesejahteraan yang lebih tinggi.  "Mudah-mudahan Minggu ini sudah bisa diteken," ujar presiden. Kabar gembira ini langsung disambut tepuk tangan meriah dari para peneliti yang hadir pada puncak Hakteknas tersebut.
Pada kesempatan tersebut juga diberikan penghargaan untuk Pranata Litbang (Prayogasala) kepada Pusat Litbang PLN, Kopi dan Kakao, serta Badan Litbang Provinsi Jawa Tengah, dan beberapa penghargaan untuk wanita peneliti yang berprestasi di bidang sains dan teknologi. Sejumlah kegiatan pameran juga ditampilkan hasil riset dan inovasi teknologi di tanah air serta produk-produk unggulan dari masing-masing koridor ekonomi yang didukung oleh akademisi, industri dan pemerintah. (JR)

http://kemdikbud.go.id/kemdikbud/berita/608

Free Download Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) 2008

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) ini diterbitkan oleh Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional Tahun 2008, yang sekarang telah berubah menjadi Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan. Jumlah halaman Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah 1826, bisa dibayangkan tuh, kalau mau ngeprint. 1826 kali lima ratus rupiah, he…he…he…sama juga ama beli buku barunya. Belum lagi beli kertasnya yang hampir empat (4) rim plus pasti tinta juga berkurang.

Bagi rekan-rekan guru dan aga-agan serta siapa saja yang menginginkan file pdf  dari Kamus Besar Bahasa Indonesi (KBBI), 2008. Silahkan download DISINI

UU Sisdiknas Tak Perlu Diamandemen

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat pendidikan Universitas Paramadina, Mohammad Abduhzen menganggap pemerintah tak perlu mengamandemen Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional untuk menggulirkan wajib belajar (wajar) 12 tahun. Pasalnya, dalam UU itu telah disebutkan bahwa wajar 9 tahun sebagai "minimal" pendidikan nasional.

"Sebenarnya wajar 12 tahun itu sejiwa, dan tidak bertentangan jadi sudah memiliki dasar hukum," kata Abduhzen, Kamis (30/8/2012), di Jakarta.

Hal ini disampaikan oleh Abduhzen menanggapi niat pemerintah untuk mengamandemen UU Sisdiknas demi memperoleh payung hukum menggulirkan wajar 12 tahun. Saat ini, wajar 12 tahun telah dirintis melalui program pendidikan menengah universal (PMU) yang istilahnya sengaja digunakan karena pemerintah menilai belum berhak menggunakan kata "wajib belajar" pada pendidikan 12 tahun menyusul belum diatur oleh UU.

Untuk menggolkan rencana ini, pemerintah memulai dengan menggelontorkan dana bantuan operasional sekolah jenjang sekolah menengah (BOSM) yang diperuntukkan bagi siswa SMA. Sumber dana BOSM belum ditetapkan diperoleh dari pos anggaran mana dalam APBN. Akan tetapi kabarnya, anggarannya akan diambil dari dana alokasi umum (DAU).

Dalam pagu indikatif anggaran fungsi pendidikan tahun depan, DAU 2013 menyentuh angka Rp 125 triliun. Namun kemudian diketahui bahwa DAU 2013 hanya memerlukan anggaran sebesar Rp 113 triliun. Itu berarti ada anggaran lebih sebesar Rp 12 triliun.

Rintisan BOSM sudah mulai disalurkan di pertengahan tahun 2012. Unit cost-nya sebesar Rp 120 ribu per anak per tahun. Rintisan BOSM sengaja digelontorkan dalam jumlah kecil untuk melatih dan menguji coba sistem penyalurannya. Setelah dinilai berhasil, mulai 2013 jumlahnya naik dengan signifikan. Yakni mencapai Rp 1 juta per anak per tahun.
http://edukasi.kompas.com

Duh, SD Ini Dijadikan Kandang Kambing

REPUBLIKA.CO.ID, KARAWANG -- Potret buram dunia pendidikan di Karawang masih belum terhapus. SDN Tamansari 3, yang berlokasi di Desa Tamansari, Kecamatan Pangkalan, saat ini bahkan dijadikan kandang kambing.

Pasalnya, bangunan sekolah yang berdiri sejak 1982 tersebut, dalam kondisi rusak berat. Para siswanya tak mau lagi belajar di bangunan tersebut. Sebab, khawatir ambruk.

Deden Darmawan, Guru kelas 5 dan 6 SDN Tamansari 3, mengatakan, kelas yang sekarang jadi kandang kambing itu terdiri dari tiga lokal. Kondisi tersebut, sudah berlangsung sejak Februari yang lalu. Awalnya, atap sekolah sudah rusak berat. Khawatir membahayakan siswa dan guru, akhirnya proses belajar dan mengajar dialihkan. Yaitu, numpang di rumah warga sekitar.

"Karena sekolahnya kosong, jadi banyak kambing yang masuk," ujar Deden, kepada Republika, Rabu (29/8).

Tadinya, para guru berinisiatif untuk menutup semua pintu dan jendela. Supaya, kambing-kambing milik warga itu tidak tinggal di dalam kelas. Akan tetapi, ada sejumlah jendela yang tidak berkaca. Diduga, kambing-kambing itu meloncati jendela dan masuk ke dalam kelas.

Pihak sekolah sudah berupaya mengusir hewan ternak itu. Tapi, hewan tersebut kembali datang. Bahkan, saat ini siang dan malam hewan berkaki empat itu sudah tinggal di dalam kelas.

Keberadaan hewan itu, lanjut Deden, sebenarnya tidak menganggu proses belajar. Akan tetapi, dari sisi estetika memang tidak bagus. Sebab, sekolah merupakan lembaga pendidikan untuk anak-anak. Bukan untuk kambing.

Namun, sekolah tak mampu berbuat banyak untuk mencegahnya. Karena, satu-satunya cara untuk mengusir kawanan kambing itu dengan mengembalikan siswa ke kelasnya. Akan tetapi, bagaimana bisa para siswa kembali ke kelas, bila ruangannya saja dalam kondisi rusak parah.

"Harusnya, sekolah kami ada perbaikan secepatnya," jelas Deden.
REPUBLIKA.CO.ID, KARAWANG -- Potret buram dunia pendidikan di Karawang masih belum terhapus. SDN Tamansari 3, yang berlokasi di Desa Tamansari, Kecamatan Pangkalan, saat ini bahkan dijadikan kandang kambing.

Pasalnya, bangunan sekolah yang berdiri sejak 1982 tersebut, dalam kondisi rusak berat. Para siswanya tak mau lagi belajar di bangunan tersebut. Sebab, khawatir ambruk.

Deden Darmawan, Guru kelas 5 dan 6 SDN Tamansari 3, mengatakan, kelas yang sekarang jadi kandang kambing itu terdiri dari tiga lokal. Kondisi tersebut, sudah berlangsung sejak Februari yang lalu. Awalnya, atap sekolah sudah rusak berat. Khawatir membahayakan siswa dan guru, akhirnya proses belajar dan mengajar dialihkan. Yaitu, numpang di rumah warga sekitar.

"Karena sekolahnya kosong, jadi banyak kambing yang masuk," ujar Deden, kepada Republika, Rabu (29/8).

Tadinya, para guru berinisiatif untuk menutup semua pintu dan jendela. Supaya, kambing-kambing milik warga itu tidak tinggal di dalam kelas. Akan tetapi, ada sejumlah jendela yang tidak berkaca. Diduga, kambing-kambing itu meloncati jendela dan masuk ke dalam kelas.

Pihak sekolah sudah berupaya mengusir hewan ternak itu. Tapi, hewan tersebut kembali datang. Bahkan, saat ini siang dan malam hewan berkaki empat itu sudah tinggal di dalam kelas.

Keberadaan hewan itu, lanjut Deden, sebenarnya tidak menganggu proses belajar. Akan tetapi, dari sisi estetika memang tidak bagus. Sebab, sekolah merupakan lembaga pendidikan untuk anak-anak. Bukan untuk kambing.

Namun, sekolah tak mampu berbuat banyak untuk mencegahnya. Karena, satu-satunya cara untuk mengusir kawanan kambing itu dengan mengembalikan siswa ke kelasnya. Akan tetapi, bagaimana bisa para siswa kembali ke kelas, bila ruangannya saja dalam kondisi rusak parah.

"Harusnya, sekolah kami ada perbaikan secepatnya," jelas Deden.
http://www.republika.co.id

Penyusunan Kerangka Dasar Kurikulum Ditargetkan Tuntas 2013

JAKARTA - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) tengah merampungkan naskah kerangka dasar kurikulum pendidikan di Indonesia. Kerangka dasar kurikulum tersebut ditargetkan selesai pada tahun 2013 mendatang.

“Evaluasi terhadap kurikulum pendidikan di Indonesia sudah kami lakukan. Dari hasil evaluasi tersebut, kita sedang menyusun naskah kerangka dasar kurikulum yang nantinya dapat menjadi acuan bagi pendidikan di Indonesia,” kata Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan (Kabalitbang) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud), Chairil Anwar Notodiputro di Jakarta, Rabu (29/8).

Chairil menjelaskan, kerangka dasar kurikulum tersebut nantinya akan mencakup beberapa mata pelajaran yang dianggap mata pelajaran utama. Antara lain Pendidikan Pancasila, Pendidikan Agama, Bahasa Indonesia dan Matematika.

”Kami menetapkan empat mata pelajaran tersebut menjadi mata pelajaran utama, karena sifatnya universal. Selain itu, keempat mata pelajaran tersebut dapat dijadikan sebuat alat untuk mempersatukan bangsa dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari,” tukasnya.

Lebih jauh Chairil menambahkan, pemerintah juga membentuk tim independen yang bertugas melakukan evaluasi akhir terhadap naskah kurikulum. Tim tersebut terdiri dari unrus Kemdikbud, Pusat Kurikulum dan Perbukuan (Puskurbuk) dan Perguruan Tinggi.

“Semuanya kita rangkul dan mereka bertugas untuk melakukan evaluasi akhir. Bahkan, mereka juga bisa memberikan masukan untuk lebih mempertajam isi naskah sehingga dapat lebih jelas maksud dan tujuannya,” tutur Chairil. (cha/jpnn)

http://www.jpnn.com

Daftar Finalis Lomba Karya Tulis Sejarah (LKTS) dan Lomba Karya Komik Sejarah (LKKS) dalam Rangka Pekan Nasional Cinta Sejarah (PENTAS) 2012

Berkas-berkas dapat diunduh pada lampiran di bawah ini:

keputusan-dewan-juri.pdf

daftar-finalis-pentas-2012.pdf

daftar-peserta-dialog-interaktif.pdf

 

http://kemdikbud.go.id

Tes CPNS Honorer K2 Digelar Lagi April 2013

JAKARTA - Tes CPNS dari honorer kategori dua (K2) akan digelar lagi pada April 2013. Pelaksanaan tesnya berupa ujian kompetensi dasar dan ujian kompetensi bidang secara tertulis.

"Kedua tes kompetensi tersebut akan dilakukan di hari yang sama. Jadi tidak ada jeda waktu yang panjang," ungkap Deputi SDM bidang Aparatur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN&RB) Ramli Naibaho saat dihubungi, Rabu (17/7).

Nantinya hasil tes akan diolah oleh konsorsium perguruan tinggi negeri (PTN) di bulan yang sama dengan pelaksanaan ujian. Sedangkan penyerahan hasil pengolahan ujian kompetensi dasar dan bidang yang ditandatangani oleh konsorsium serta panitia seleksi nasional (Panselnas) kepada MenPAN&RB akan dilaksanakan pekan ketiga April. "Pengumuman honorer yang lulus sesuai passing grade rencananya dilakukan pada akhir April," ujarnya.

Lebih lanjut Ramli menjelaskan, saat ini pembuatan master soal oleh PTN sudah mulai dilakukan. Nantinya master soal dan formulir ujian kompetensi dasar ini akan diserahkan lebih dulu kepada Panselnas.

"Jadi Panselnas yang akan menyerahkan master soal, formulis serta kunci jawaban ujian kompetensi dasar serta bidang kepada instansi untuk digandakan dan didistribusikan ke lokasi tes. Penyerahan ini akan diawasi ICW serta kepolisian. Jadi kalau terjadi kebocoran, pejabat pembina kepegawaian yang harus bertanggung jawab," tandasnya.

Untuk diketahui jumlah awal honorer K2 yang masuk ke Badan Kepegawaian Negara (BKN) adalah 652.458 orang. Jumlah tersebut berdasar data usulan tentang tenaga honorer dari 28 instansi pusat dan 487 instansi daerah. Namun setelah perekaman, jumlah tersebut berkurang menjadi sekitar 570 ribu.

http://www.jpnn.com

Tari tortor dari Sumatera utara - Indonesia

Terimah kasih, buat pengunggah video ini